You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Inflasi di DKI Jakarta 0,64 Cukup Terkendali
photo Rudi Hermawan - Beritajakarta.id

Inflasi di DKI Jakarta Terkendali

Periode Juli 2016, inflasi di DKI Jakarta mencapai 0,64 persen. Angka ini dinilai turun dibanding di bulan yang sama pada tahun 2015 yang mencapai 0,97 persen.

Inflasi di DKI Jakarta sangat terkendali dan bagus serta cukup baik di bawah angka nasional yang mencapai 0,96 persen

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, Syech Suhaimi menilai, inflasi di DKI terbilang terkendali. Pasalnya inflasi dari tahun ke tahun di DKI Jakarta mencapai 2,74 persen.

"Inflasi di DKI Jakarta sangat terkendali dan bagus serta cukup baik di bawah angka nasional yang mencapai 0,96 persen," kata Syech, Senin (1/8).

DKI Bentuk Roadmap Pengendalian Inflasi

Dengan demikian tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berjalan dengan baik, begitupun programnya seperti operasi pasar dan sebagainya.

"Penyumbang inflasi terbesar yakni kelompok makanan dan transportasi yakni 1,36 dan 0,71 persen," ujarnya.

Ia menambahkan, dari 82 kota yang diteliti, 78 diantaranya mengalami inflasi. Kota yang mengalami inflasi tertinggi yakni Kota Tanjung Pandan sebesar 2,34 persen dan yang mengalami inflasi terendah yakni Gorontalo 0,06 persen.

"Kota Jakarta menempati urutan 46 dari seluruh kota yang mengalami inflasi," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11236 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1341 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1275 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1274 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye987 personBudhi Firmansyah Surapati